Home | Jurnal Banjarmasin | Smartorial: Melawan Pemilu Curang

Smartorial: Melawan Pemilu Curang

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Kita harus bisa memastikan bahwa proses penghitungan suara pemilu presiden tidak dikotori oleh perilaku-perilaku tak terpuji. Jangan ada ruang untuk kecurangan. Sekecil apa pun peluang itu, harus ditutup. Inilah pentingnya Komisi PemilihanUmum, sebagai penyelenggara harus mampu bersikap netral, transparan dan tidak pernah sekalipun untuk mencoba ; menggelembungkan dan atau mengempiskan perolehan suara demi memenangkan kandidat tertentu. Untuk penyelenggara yang terbukti curang, sudah tentu tidak ada ampun lagi.

Kewaspadaan ini diperlukan. Karena terbukti tanda-tanda praktik lancung itu bukannya tak ada. Upaya-upaya manipulatif bahkan masif terjadi di berbagai tahapan pemilu, mulai dari rekayasa data di tempat pemungutan suara, rekapitulasi suara di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga kantor KPU pusat. Munculnya formulir C1 yang janggal di sejumlah tempat, makin menguatkan bau tak sedap itu. Memang agak susah untuk menyebut beberapa kejanggalan yang terjadi terkait data formulir C1, sebagai kesengajaan atau semata keteledoran. Tetapi lepas dari sengaja atau tidak, KPU semestinya tidak menutup mata.

Pesta demokrasi ini adalah sesuatu yang sakral bagi bangsa ini. Karenanya kesakralan pemilu ini harus dijaga dari perbuatan-perbuatan tercemar. Salah satu caranya, ya, apalagi kalau tidak menjauhkan pemilihan umum dari praktik-praktik yang justru merusak demokrasi, seperti manipulasi data itu. Kecurangan, apa pun bentuk dan medianya, adalah musuh demokrasi yang amat nyata.

Tugas kita sekarang adalah mengawal proses penghitungan suara itu hingga 22 Juli mendatang. KPU harus memastikan bahwa dalam penghitungan suara itu, tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Pejabat publik dari tingkatan mana saja, baik lurah, camat, bupati/walikota, gubernur, hingga presiden, juga unsur TNI/Polri, tidak perlu mengotori dirinya dengan memihak salah satu kubu. Pemihakan ini, ketidaknetralan para pejabat, tidak saja tindakan curang, tetapi tergolong kejahatan, melanggar hukum pidana, yang sudah tentu, siapa pun pelanggarnya harus dihukum. Bangsa ini harus memastikan bahwa pemilihan umum kali ini berlangsung bersih, jujur, dan adil, agar kelak kita,tidak menyesal di kemudian hari.

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

smartorial

Rate this article

0

Log in